 |
| Gambar ilustrasi |
NGANJUK, agctv - Pengisian perangkat desa (perades) di beberapa kecamatan di kabupaten Nganjuk Jawa Timur menuai kontroversi berantai dari awal hingga pelantikan.
Banyak isu-isu beredar di masyarakat yang menjadi sorotan banyak pihak mulai dari dugaan tidak transparan hasil ujian yang di adakan di salah satu universitas di Malang Jawa Timur hingga dugaan transaksional jual beli jabatan yang mencapai ratusan juta bahkan ada yang mencapai milyaran Rupiah.
Dugaan tersebut bocor dari pernyataan keluarga salah satu peserta yang lolos dan mengikuti pelantikan perangkat desa Puhkerep kecamatan Rejoso yang hari ini (Selasa, 27/12/2022) mengikuti pelantikan perades serentak sekecamatan tersebut.
Bocornya informasi tersebut di dengar langsung oleh salah satu peserta yang gagal mengikuti test penjaringan perangkat desa.
"Budenya bilang ke saya bahwasanya (sambil menyebut salah satu peserta yang hari ini dilantik) mengeluarkan biaya 1,5 M untuk bisa lolos jadi perangkat desa," ujar salah satu peserta gagal yang enggan disebutkan namanya tersebut.
"Biaya tersebut disetor ke ketua BPD , lha kalau bayar 1,5 M bisa jadi ya saya sanggup bayar lebih dari itu yang penting dijamin jadi (perangkat)," tukasnya.
 |
| Sumarno , Kepala Desa Puhkerep. |
Sementara itu kepala desa setempat Sumarno membantah isu tersebut, sementara ketua BPD yang disebut menerima uang tersebut tidak bisa dikonfirmasi melalui pesan singkat.
"Itu tidak benar," bantah kepala desa tersebut.
Sementara itu , para peserta yang gagal penjaringan mendatangi acara pelantikan perades di balai desa setempat dengan membentangkan beberapa poster bertuliskan "BULLSHIT NOL RUPIAH", "MEMINTA UJIAN ULANG" , "TOLAK PERANGKAT TRANSAKSIONAL" , "TRANSPARANSI UJIAN PERANGKAT DESA" , AREP SAMBAT KARO SOPO".
 |
| Beberapa peserta yang gagal ujian perades mendatangi acara pelantikan perades di desa Puhkerep Rejoso, Selasa (27/12/2022). |
Kedatangan mereka menyoroti acara pelantikan yang terkesan di segerakan dan menanyakan alasan pemilihan Universitas Merdeka (UNMER) sebagai penguji.
"Saya Imam Mahdi dari Puhkerep , kenapa kok pelantikan ini (terkesan) ndang di budalne , kenapa tidak besok atau lusa , kan situasi sekarang masih memanas pak," tanyanya ke kepala desa.
Kades Puhkerep menegaskan bahwa pelantikan tersebut berdasar surat perintah dari camat.
"Kan kita di suruh (pelantikan oleh camat) , kan yang tanda tangan (surat perintah) kan pak camat. Kalau kenapa kita memilih Unmer karena fasilitas komputernya memadai," jawabnya.
Tidak hanya itu , polemik bertambah saat awak media dilarang meliput pelantikan di tempat tersebut oleh satuan Linmas yang berjaga di depan balai desa, namun hal itu di bantah lagi oleh kepala desa setempat bahwa hal tersebut hanya kesalahpahaman.
"Bukan tidak boleh , boleh semua masuk tapi setelah acara selesai, ini miskomunikasi," bantahnya.
Pelarangan media meliput juga terjadi di salah satu desa lainnya di kecamatan Rejoso dengan alasan yang tidak dijelaskan.
Sebagai informasi , hari ini (Selasa,27/12/2022) sebanyak 21 desa sekecamatan Rejoso menggelar pelantikan perades serentak.
Di sisi lain , dua kecamatan di Kabupaten Nganjuk yakni Kecamatan Bagor dan Jatikalen tengah melaksanakan ujian perades di Universitas Merdeka Malang hari ini .
Kabarnya ujian tersebut berjalan ricuh karena para peserta menuntut transparansi dari pihak penguji , hal ini mengacu pada hasil ujian sebelumnya di duga penuh dengan manupilasi data (nilai hasil ujian) .
Hal tersebut diketahui dari video-video yang beredar di whatsapp groub , sementara kabar ini ditulis belum ada informasi yang valid dari pihak terkait yang berada di UNMER.
Dari informasi yang dihimpun media ini , ada lima LSM dari Kabupaten Nganjuk yang memantau langsung uji perades di universitas tersebut.
Reporter : John.
