 |
| FORMAT Geruduk Kantor Pajak, Ada Apa ? |
PASURUAN - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat atau lebih akrabnya disebut FORMAT tengah melakukan aksi demo atas isu Nasional soal Pajak yang bertempat di KPP Pratama Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115, Senin (13/03/2023).
Demo tersebut untuk menyuarakan terkait isu banyak nya pegawai pajak yang belum melaporkan harta kekayaanya, untuk di Audit harta kekayaanya(LHKPN) Kepala Kanwil DJP Jatim I, II, III, juga Audit kisaran 60 an tambang dan Perusahaan, Koperasi yang diduga merugikan Negara Puluhan hingga bisa jadi Ratusan Milyar dalam 10 tahun terakhir yang lolos dari Pajak Pendapatan PPh, PPn atas hasil produksinya serta Harta Pejabat Bupati dan Walikota Pasuruan.
Dalam Orasi Ketua LSM Format Ismail Makki mengatakan isu Nasional pernyataan Mahfud MD adanya dugaan aliran gelap 300 Triliun di Kemenkeu menjalar ke daerah, FORMAT meminta adanya pemeriksaan Laporan LHKPN Kakanwil I,II,III kepada KPK juga, dengan surat terbuka meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Mundur dari Jabatannya karena dianggap lalai atas kinerja yang menimbulkan masalah besar.
Ditempat yang sama H. S. Samiadji selalu Ketua LPK Indonesia Bersatu mengatakan Dugaan menguap nya pajak pendapatan PPh, PPn 60 an tambang di Pasuruan berkisar sampai ratusan milyar patut di curigai, dan kinerja pegawai KPP Pajak Pasuruan yang dianggap tidak becus mengelola dengan gaji yang besar sehingga dianggap merugikan pendapatan negara, harus mundur Kepala KPP Pasuruan dari Jabatan karena tidak amanah, tidak maksimal, atau harus ada sangsi serius terkait menguapnya pajak tersebut dengan membuktikan data yang di pegangnya untuk dibacakan”.
Terpisah Kepala KPP Pasuruan Ismail mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari LSM FORMAT dan peserta Demo, serta akan menyikapi laporan, pengaduan, ataupun dimana bisa membantu meningkatkan pendapatan KPP Pratama Pasuruan.
"Untuk Isu Nasional kami tidak punya kewenangan menjawab kecuali hanya bisa mengklarifikasi yang dalam kewenangan di Wilayah Pasuruan." Imbuhnya (an)
