 |
| DPRD Nganjuk Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD Pemkab Nganjuk Tahun Anggaran 2022. |
Nganjuk, AG Cyber TV – Jajaran anggota DPRD Kab. Nganjuk menggelar rapat paripurna mengenai pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD di Ruang Rapat Kantor DPRD Nganjuk pada Selasa, 18 Juli 2023 yang dipimpin langsung oleh Raditya Haria Yuangga (Wakil Ketua II DPRD Kab. Nganjuk). Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Dr. Drs Marhaen Djumadi (Bupati Nganjuk), Tatit Heru Tjahjono, S.Sos (Kerua DPRD Kab. Nganjuk), Nur Solekhan (Sekda Kab. Nganjuk), jajaran Forkopimda, serta jajaran Kepala OPD Nganjuk.
Adapun agenda rapat paripurna tersebut selain mengesahakan Raperda Pertanggungjawaban APBD juga memaparkan laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Nganjuk terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD. Pihak DPRD Kab. Nganjuk turut memberikan penekanan untuk selanjutnya dijadikan evaluasi oleh Bupati Nganjuk dalam menanggapi Pertanggungjawaban APBD terhadap masing-masing jajaran OPD.
Dr. Drs Marhaen Djumadi menyampaikan bahwasanya telah tercatat sebanyak 15 poin perhatian yang perlu ditanggapi secara serius guna pengoptimalan APBD Pemkab Nganjuk dalam periode selanjutnya.
"Kegiatan ini merupakam rangkaian terakhir dalam pembahasan LKPJ APBD Nganjuk tahun 2022. Tadi sudah disampaikan evaluasinya terhadap masing masing OPD yang tercatat sebanyak 15 poin. Salah satunya adalah terkait peningkatan pembayaran pajak yang seterusnya akan kami cek permasalahan tersebut apakah ada kendala dari masyarakat atau petugas penarikan pajak. Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang jadi perhatian agar kedepannya dalam proses pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk menghasilkan produk yang baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkepanjangan. Selain itu Pemkab juga diminta untuk mendorong upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap RSUD Kab. Nganjuk dan RS Kertosono", paparnya.
Selain itu, Bupati Nganjuk juga menyampaikan akan menindaklanjuti direktif yang disampaikan oleh DPRD Kab. Nganjuk terkait permintaan pergantian Direkktur Utama PDAU dan selanjutnya akan melaporkan perkebangan dalam proses tindaklanjut saran yang telah disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kab. Nganjuk tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut Raditya Haria Yuangga selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Nganjuk juga turut memberikan argumen terkait laporan pertanggungjawaban PDAU yang dinilai tidak konsisten.
"Terkait usulan pergantian Dirut PDAU juga dilatarbelakangi atas laporan keuangan yang tidak transparan dan adanya perbedaan laporan pertanggungjawaban anggaran yang disampaikan. Untuk itu usulan tersebut kami sampaikan kepada Bupati Nganjuk secara langsung untuk mendapat tindakan lebih lanjut", jelasnya.
Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD tahun anggaran 2022 dengan penandatanganan berkas oleh Ketua DPRD Kab. Nganjuk yang diserahkan kepada Bupati Nganjuk secara langsung.
Reporter : Bella
